MAKALAH TEORI DAN SISTEM PENGUPAHAN

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengupahan  merupakan  masalah  yang  sangat  krusial  dalam  bidang ketenagakerjaan bahkan  apabila tidak profesional dalam menangani tidak jarang akan  menjadi  potensi  perselisihan  serta  mendorong  timbulnya  mogok  kerja  dan unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek hukum yang menjadi dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan  regulasi  pemerintah.  Oleh  sebab  itu  untuk  menangani  pengupahan secara professional mutlak memerlukan pemahaman kinerja aspek tersebut secara komprehensif

Dalam  menetapkan  upah  tentu  mempunyai  dasar  pertimbangan,  dilihat dari  keadaan  ekonomi  maupun  sosial  dan  faktor-faktor  lain  yang  berpengaruh. Oleh sebab itu kita perlu memahami lebih dalam tentang teori dan sistem pengupahan agar mampu menetukan dan menetapkan upah yang sesuai standar nasional.

 

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan upah?

2. Teori apa saja yang ada dalam pengupahan?

3. Apa saja sistem upah yang perlu dipahami?

4. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat upah?

5. Bagaimana keadaan upah minimum saat ini?

 

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mampu memahami pengertian tentang upah

2. Mampu mengerti tentang teori-teori upah yang ada

3. Mampu memahami tentang sistem upah saat ini

4. Mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengupahan

5. Mengerti keadaan Upah Minimum saat ini.

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1 Pengertian Upah

Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para karyawan sepantasnya.

Jadi upah ini dapat diartikan bahwa upah merupakan penghargaan dari tenaga karyawan atau karyawan yang dimanifestasikan sebagai hasil produksi yang berwujud uang, atau suatu jasa yang dianggap sama dengan itu, tanpa suatu jaminan yang pasti dalam tiap-tiap minggu atau bulan.

 

2.2 Teori Dalam Pengupahan

Terdapat beberapa teori yang harus dipahami, yaitu:

1.      Teori Upah Alami

Teori dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi klasik , David Ricardo ,yang berpendapat bahwa upah dimasyarakat terbagi menjadi dua, yaitu upah alami dan upah pasar.Upah Alami adalah upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan keluarganya sehari-hari.Sedangkan Upah Pasar adalah upah yang terjadi karena kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dipasar.

 

2.      Teori Upah Besi

Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lasalle. Menurutnya, upah yang diterima pekerja merupakan upah yang minimal sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. Karena pekerja berada dalam posisi yang lemah maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menerima upah tersebut. Oleh karena itu, upah ini disebut upah besi.

 

3.      Teori Upah Produktivitas Batas Kerja

Teori yang dikemukakan oleh Clark ini menyatakan bahwa tingkat upah memiliki kecenderungan sama dengan tingkat produktivitas tenaga kerja terakhir yang dibayar, yang disebut “pekerja batas” (marginal worker). Itu berarti upah yang diberikan kepada pekerja tidak dapat melebihi tingkat produktivitas batas kerja dari pekerja.

 

 

 

4.      Teori Upah Etika

Menurut teori ini, upah yang diberikan kepada pekerja seharusnya sepadan dengan beban pekerjaan yang telah dilakukan pekerja dan mampu membiayai pekerja sehingga hidup dengan layak.

 

5.      Teori Upah Diskriminasi

Teori ini menyatakan bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja tidaklah sama, tapi sengaja dibedakan (diskriminasi) bagi setiap pekerja. Perbedaan upah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:

a.       jenis kelamin,

b.      ras (warna kulit),

c.       tingkat pendidikan,

d.      tingkat keterampilan,

e.       jenis pekerjaan.

 

2.3 Sistem-Sistem Dalam Pengupahan

Ada beberapa sistem yang digunakan untuk mendistribusikan upah, diantaranya adalah :

1.  Sistem upah menurut banyaknya produksi.

Upah menurut banyaknya produksi diberikan dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan berproduksi lebih banyak. Produksi yang dihasilakan dapat dihargai dengan perhitungan ongkosnya. Upah sebenarnya dapat dicari dengan menggunakan standar normal yang membandingkan kebutuhan pokok dengan hasil produksi. Secara teoritis sistem upah menurut produksi ini akan diisi oleh tenaga-tenaga yang berbakat dan sebaliknya orang-orang tua akan merasa tidak kerasan.

 

2.  Sistem upah menurut lamanya dinas.

Sistem upah semacam ini akan mendorong untuk lebih setia dan loyal terhadap perusahaan dan lembaga kerja. sistem ini sangat menguntungkan bagi yang lanjut usia dan juga orang-orang muda yang didorong untuk tetap bekerja pada suatu perusahaan. Hal ini disebabkan adanya harapan bila sudah tua akan lebih mendapat perhatian. Jadi upah ini kan memberikan perasaan aman kepada karyawan, disamping itu sistem upah ini kurang bisa memotivasi karyawan.

 

3.  Sistem upah menurut lamanya kerja.

Upah menurut lamanya bekerja disebut pula upah menurut waktu, misalnya bulanan. Sistem ini berdasarkan anggapan bahwa produktivitas kerja itu sama untuk waktu yang kerja yang sama, alasan-alasan yang lain adalah sistem ini menimbulkan ketentraman karena upah sudah dapat dihitung, terlepas dari kelambatan bahan untuk bekerja, kerusakan alat, sakit dan sebagainya.

 

4.  Sistem upah menurut kebutuhan.

Upah yang diberikan menurut besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya disebut upah menurut kebutuhan. Seandainya semua kebutuhan itu dipenuhi, maka upah itu akan mempersamakan standar hidup semua orang.

 

5. Sistem upah menurut bonus

Sistem bonus adalah pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggungjawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh makin besar bonus yang diberikan pada pekerja.

 

6. Sistem upah menurut mitra usaha

Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja.

 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah

Beberapa faktor yang dapat mempegaruhi penetapan upah yaitu:

a. Kebutuhan Hidup Layak

Kebutuhan  hidup  layak  adalah  dasar  dalam  penetapan  upah minimum.Komponen  kebutuhan  hidup  layak  merupakan  komponenkomponen  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  yang  dibutuhkan  oleh seorang pekerja selama satu bulan.

 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.  13  Tahun  2012  tentang  komponen  dan  tahapan  pencapaian kebutuhan  hidup  layak  untuk  pekerja  lajang  dalam  sebulan  dengan 3000 kilo kalori perhari dan pelaksanaan tahapan pencapaian tersebut terdiri dari 60 items.

Standar KHL terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1.      Makanan dan Minuman (11 items)

2.      Sandang (13 items)

3.      Perumahan (26 items)

4.      Pendidikan (2 items)

5.      Kesehatan (5 items)

6.      Rekreasi dan Tabungan (2 items)

7.      Transportasi (1 items)

Komponen  tersebut  yang  menjadi  bahan  pertimbangan penetapan  upah  minimum  kabupaten,  yang  dilaksanakan  oleh  dewan

 

b. Produktivitas Makro

Sesuai  dengan  Permenakertarans  No. Per-17/MEN/VII/2005 pasal 4 ayat (6) adalah perbandingan antara jumlah produk domestic regional bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama.  Hal  ini  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  nilai  PDRB  adalah merupakan  hasil  dari  seluruh  tenaga  kerja  yang  melakukan  proses produksi  pada  waktu  itu.  Sehingga  nilai  yang  diperoleh  merupakan nilai  hasil  perhitungan  agregat  seluruh  kegiatan  perekonomian  yang ada  disuatu  daerah  yang  di data  oleh  Badan  Pusat  Statistik (BPS). Nilai  yang  didata  secara time series dibandingkan  dengan  data perumbuhan  tenaga  kerja  akan  dapat  membantu  memprediksi perluasan kesempatan tenaga kerja.

 

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan  Ekonomi  merupakan  hasil  perhitungan  agregat seluruh  kegiatan  perekonomian  yang  ada  dan  didata  oleh  BPS dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya.  Secara  makro  sering

dikaitkan  bahwa  apabila  terjadi  pertumbuhan  Ekonomi  maka  kerja merupakan  unsur  dari  masyarakat  sehingga  apabila  terjadi pertumbuhan  ekonomi maka  akan  terjadi  penambahan income dan penambahan income bagi  masyarakat  pekerja  dapat  juga  dikatakan sebagai pertambahan upah atau kenaikan upah.

Pendekatan  ini  menunjukan adanya pertumbuhan  Ekonomi maka  harus  ada  kenaikan  upah  karena  pembentukan  Ekonomi dipengaruhi oleh adanya kenaikan upah.

 

d. Usaha Yang Paling Tidak Mampu (Marginal)

Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang labour  surplus, maka pemerintah  berupaya  untuk  mendorong  perluasan  kesempatan  dan pertambahan tenaga kerja. Karena tingginya pengangguran maka hal ini  akan  memepengaruhi  kondisi  syarat-syarat  kerja.  Sepanjang tingkat  pengangguran  tingkat  tinggi  maka  akan  sulit  dilakukan perbaikan  syarat-syarat  kerja  termasuk  perbaikan  upah  dalam melaksanakan hubungan kerja. Demikian hal nya dengan usaha yang paling  tidak  mampu (marginal) usaha  digolongkan  dengan  sector formal.Usaha  sektor  informal  ini  sering  juga  disebut  sebagai  kitab pengaman  perekonomian  karena  mampu  bertahan  dalam  kondisi perekonomian yang sulit.

 

e. Kondisi Pasar Tenaga Kerja

Dalam  kondisi  pasar  tenaga  kerja  yang  tidak  seimbang,  dimana pencarian  kerja  (penawaran  tenaga  kerja)  jauh  lebih  besar  dari lowongan  kerja  (permintaan  tenaga  kerja)  maka  seperti  yang disebutkan  diatas  akan  sulit  memperbaiki  syarat-syarat  perbaikan kerja.  Maka  dalam  kondisi  ini  diperlukan  penetapan  upah minimum.

 

2.5 Upah Minimum di Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan info-info yang ada saat ini upah minimum di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 8,03% dari upah minimum tahun 2018. Berikut daftar upah minimum disetiap provinsi ditahun 2019:

 

No	Provinsi	Upah Minimum Provinsi
		2018	2019
1	Provinsi Aceh	Rp2.717.750	Rp2.935.985
2	Provinsi Sumatera Utara	Rp2.132.188	Rp2.303.402
3	Provinsi Sumatera Barat	Rp2.119.067	Rp2.289.228
4	Provinsi Riau	Rp2.464.154	Rp2.662.025
5	Provinsi Kepulauan Riau	Rp2.563.875	Rp2.769.754
6	Provinsi Jambi	Rp2.243.718	Rp2.423.888
7	Provinsi Sumatera Selatan	Rp2.595.995	Rp2.804.453
8	Provinsi Bangka Belitung	Rp2.755.443	Rp2.976.705
9	Provinsi Bengkulu	Rp1.888.741	Rp2.040.406
10	Provinsi Lampung	Rp2.074.673	Rp2.241.269
11	Provinsi DKI Jakarta	Rp3.648.035	Rp3.940.972
12	Provinsi Jawa Barat	Rp1.544.360	Rp1.668.372
13	Provinsi Banten	Rp2.099.385	Rp2.267.965
14	Provinsi Jawa Tengah	Rp1.486.065	Rp1.605.396
15	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp1.454.154	Rp1.570.922
16	Provinsi Jawa Timur	Rp1.508.894	Rp1.630.058
17	Provinsi Bali	Rp2.127.157	Rp2.297.967
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp1.825.000	Rp1.971.547
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp1.660.000	Rp1.793.298
20	Provinsi Kalimantan Utara	Rp2.559.903	Rp2.765.463
21	Provinsi Kalimantan Barat	Rp2.046.900	Rp2.211.266
22	Provinsi Kalimantan Tengah	Rp2.412.305	Rp2.615.735
23	Provinsi Kalimantan Selatan	Rp2.454.671	Rp2.651.781
24	Provinsi Kalimantan Timur	Rp2.543.331	Rp2.747.560
25	Provinsi Sulawesi Utara	Rp2.824.286	Rp3.051.076
26	Provinsi Sulawesi Barat	Rp2.193.530	Rp2.369.670
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Rp1.965.232	Rp2.123.040
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp2.177.052	Rp2.351.869
29	Provinsi Sulawesi Selatan	Rp2.647.767	Rp2.860.382
30	Provinsi Gorontalo	Rp2.206.813	Rp2.384.020
31	Provinsi Maluku	Rp2.222.220	Rp2.400.664
32	Provinsi Maluku Utara	Rp2.147.022	Rp2.319.427
33	Provinsi Papua Barat	Rp2.667.000	Rp2.881.160
34	Provinsi Papua	Rp2.895.650	Rp3.128.170

 

Tabel 2.1 Tingkat pertumbuhan upah minimum daerah (Sumber: Alphapay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Kesimpulan

Penetapan upah yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah ketentuan upah minimum yang berlaku secara regional, sektoral regional atau subsektoral regional wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan dengan pengertian bahwa perusahaan tidak boleh membayar upah pekerjanya di bawah Ketentuan Upah Minimum. Apabila Pemerintah mengeluarkan Ketetapan Upah Minimum yang baru yang jumlahnya meningkat dari yang lama maka akan terjadi perubahan upah di dalam perusahaan. Mereka yang berada pada tingkat upah minimum yang lama akan mengalami kenaikan upah minimal sama dengan kenaikan di dalam Ketetapan Upah Minimum.Dengan naiknya upah pekerja yang paling bawah dapat mendekati atau menyamai tingkat upah pekerja di atasnya. Pekerja yang berada di atas Ketentuan Upah Minimum Pemerintah.

 

3.2 Saran

Dengan adanya makalah ini diharapkan bagi pembaca agar mampu menyikapi dengan baik tetang sistem pengupahan apabila ingin mendirikan suatu usaha agar kelak memberikan upah yang sesuai dengan peraturan yang ada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

(2019, 06 Mei). Sistem, Definisi, Landasan, dan Faktor Upah. 

http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-upah-teori-sistem-definisi.html

 

(2019, 06 Mei). Macam-macam Teori Upah dan Sistem Upah yang Berlaku di Indonesia.

https://rafikaadrine.blogspot.com/2017/09/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html

 

(2019, 06 Mei).Teori Upah.

http://ekonomisku.blogspot.com/2015/03/teori-upah.html

 

(2019, 06 Mei).Pengupahan.

http://awanda11ips54.blogspot.com/2012/11/makalah-pengupahan.html

 

(2019, 06 Mei).UMP, UMK, dan UMR Setiap Daerah di Tahun 2019.

https://alphapay.id/ump-umk-umr-2019/

 

Heidjachman Ranupandojo, Drs dan Suad Husnan, Drs, MBA, Op-Cit, Halaman 129.Ibid, 129.

 

Manullang, Drs, Manajemen Personalia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1974, Halaman 163.

 

Moekijat, Drs, Op-Cit, Halaman 130.

 

Komaruddin, Drs, Op-Cit, Halaman 136.